Kondisi Sosial Ekonomi Perikanan Indonesia

KONDISI SOSIAL EKONOMI, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR, DAN KELEMBAGAAN PERIKANAN

A. Ciri dan Kodisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir

Masyarakat pesisir merupakan kelompok orang yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir, (Nikijuluw, 2003).

Masyarakat pesisir dalam hal ini nelayan lebih miskin dibanding petani karena disebabkan :

1. Tantangan alam yang dihadapi nelayan sangat berat termasuk factor alam.

2. Pola kerja yang homogen dan bergantug hanya satu pekerjaan.

3. Keterbatasan penguasaan modal, perahu dan alat tangkap.

4. Keadaan permukiman dan perumahan yang tidak memadai

5. Karakteristik social ekonomi belum mengarah pada sector jasa lingkungan seperti kegiatan wisata.

Kegiatan wisata sangat dibutuhkan dalam pengembangan dan peningkatan kondisi social ekonomi masyarakat pesisir. Hal ini dikarenakan pemanfaatan potensi wilayah pesisir dan laut masih banyak yang belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini pula yang menyebabkan kondisi sumberdaya manusia di Negara kita ini masih rendah.

Tiga hal pokok yang menjadi indicator ketertinggalan dalam masyarakat pesisir :

1. Kemiskinan structural

Kemiskinan yang disebabkan karena pengaruh factor atau variable eksternal individu. Variabelnya adalah struktur social ekonomi, ketersediaan insentif atau disinsentif pembangunan, ketersediaan fasilitas pembangunan, teknologi, dan SDA.

2. Kemiskinan Superstruktural

Kemiskinan yang disebabkan karena variable kebijakan makro yang tidak atau kurang berpihak pada pembangunan masyarakat pesisir. Variabelnya adalah kebijakan fiscal dan moneter, ketersediaan hukum dan perundang-undangan. Kemiskinan ini hanya bisa diatasi apabila pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah memiliki komitmen kuat dan tindakan untuk mensejahterakan masyarakat miskin.

3. Kemiskinan cultural

Kemiskinan yang disebabkan karena variable yang melekat dan menjadi gaya hidup tertentu yang menyebabkan individu yang bersangkutan sulit keluar dari kemiskinan karena factor tersebut tidak disadari atau tidak diketahui. Variabelnya adalah tingkat pedidikan, pengetahuan, adat, budaya, dan kepercayaan.

Salah satu peyebab belum terkelolanya potesi wilayah pesisir dan laut secara optimal adalah karena system kelembagaan yang ada belum mendukung pengembangan sector kelautan.

Menurut Diraputra (2003) bahwa pengelolaan sumber daya pesisir dan laut harus menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi saat ini dan keberlanjutan pemanfaatan antargenerasi. Pengaturan wilayah pesisir dan laut telah ada sejak jaman penjajahan Belanda, namun sampai saat ini kondisi masyarakat pesisir masih terpuruk dan kurang mendapat perlindungan, kemiskinan masih bertambah, dan degradasi lingkungan pesisir dan laut semakin tampak.

Peranan hukum adalah menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat agar kehidupan dapat berlangsung dengan tertib dan teratur, selain itu hukum juga berfungsi menciptakan kepastian mengenai apa yang dilarang dan apa yang tidak dilarang, dan apa yang diperkenankan apabila telah dipenuhi persyaratan tertentu.

Namun dewasa ini kita sering melihat lemahnya hukum yang ditegakkan dinegara kita sehingga masih banyak perlakuan-perlakuan yang seharusnya tidak dilakukan sehingga banyak merusak system kehidupan.

Upaya untuk menciptakan keseimbangan antara kepentinga kesejahteraan atau ekonomi dan kepentingan kelestarian atau ekologis tidak akan dapat dilakukan hanya oleh kalangan profesi hukum saja.

Masyarakat pesisir dan kepulauan yang umumnya adalah nelayan dapat memiliki prasarana yang memungkinkan mereka berinteraksi, sehingga membentuk ikatan yang mempersatukan mereka menjadi suatu kelompok yang masyarakat yang pola tingkah laku kehidupannya bersifat khas dan berkesinambungan sebagai adat istiadat.

Sejak dahulu masyarakat pesisir dan kepulauan sudah menjalankan aktivitasya berdasarkan pola kerja sama tradisional, dimana setiap daerah mempunyai system yang berbeda, contoh ponggawa-sawi di Sulawesi Selatan, Sasi di Maluku dan masih banyak lagi. Pola kerja sama seperti diatas sangat mendukung dalam pegembangan ekowisata karena kelompok-kelompok tersebut telah mengetahui bagaimana cara menjaga dan melestarikan budaya sehingga kehidupan masyarakat pun tetap berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Pengembangan mata pencaharian alternative perlu mendapat perhatian karena sumberdaya pesisir dan perikanan telah banyak mengalami tekanan dan degradasi. Namun pengembangan mata pencaharia alternative bukan saja dalam bidang perikanan, seperti pegolahan, pemasaran atau budidaya ikan, tetapi patutu diarahkan ke kegiata non perikanan, seperti eko wisata pesisir dan laut hal ini juga mendukung pendapat Sproule & Suhandi (1993) dalam tulisannya yang bertajuk. Guidelines for Community-based Ecotourism Programs, Lessons from Indonesia in Ecotourism : A Guide for Planners & Managers, ekowisata berbasiskan masyarakat adalah usaha di bidang ekowisata yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat (Warta KEHATI, 1998). Pengertian ini menekankan bahwa hendaknya masyarakat peduli pada sumber daya alamnya agar bisa memperoleh pendapatan dari ekowisata dan kemudian memanfaatkan penghasilan tersebut untuk meningkatkan taraf hidupnya. Pengertian ini juga mencakup konservasi, kegiatan bisnis dan pengembangan masyarakat.

Dalam setiap usaha ekowisata berbasiskan masyarakat terdapat peserta (participants) dan mereka yang memperoleh manfaat (benefeciaries) baik secara langsung, maupun tidak langsung. Salah satu model terdiri atas sebuah kelompok yang disebut sebagai “panitia pengelola” yang mengawasi ventura/usaha ekowisata; dengan peserta langsung adalah para panitia pengelola dan para pekerja yang terlibat dalam pembuatan barang dan jasa yang ditawarkan; dan peserta tidak langsung adalah anggota masyarakat luas yang memilih anggota panitia pengelola proyek ekowisata dan yang secara tidak langsung memanfaatkan sumber daya alam yang digunakan dalam usaha ekowisata tersebut. Kelompok yang mendapat manfaat ekowisata secara langsung antara lain para karyawan, peghasil kerajinan tangan, pemandu wisata dan tukang angkut barang. Sementara yang merupakan kelompok yang tidak langsung memperoleh manfaat ekowisata adalah masyarakat umum yang mendapat keuntungan dari proyek pembangunan serta kegiatan pendidikan dan latihan yang didanai dari laba ekowisata.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan ekowisata berbasiskan masyarakat adalah :

1. Partisipasi; selayaknya ekowisata melibatkan seluruh masyarakat yang tinggal di kawasan wisata. Namun, seringkali partisipasi masyarakat terhambat oleh masalah afiliasi politik, kepemilikan tanah, gender dan terkadang pendidikan;
2. Gender; kesetaraan pria-wanita sebaiknya diutamakan oleh pengelola proyek-proyek ekowisata yang berbasiskan masyarakat, meski pada kenyataannya sulit dicapai sepenuhnya;
3. Transparansi; adanya usaha ekowisata di suatu daerah mutlak menerapkan transparansi khususnya di bidang keuangan, mengingat hal itu dapat memicu perpecahan di antara kelompok-kelompok masyarakat dan menciptakan kecemburuan serta kesenjangan sosial;
4. Pengambilan keputusan; walaupun untuk kebaikan seluruh masyarakat, tidak seluruh anggota masyarakat bisa berperan aktif secara terus menerus sebagai panitia pengelola dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan ekowisata;
5. Proses perencanaan; membangun sebuah ekowisata di sebuah kawasan tak bisa lepas dari pentingnya memperhitungkan masalah partisipasi dan distribusi keuntungan. Karena itu, sejak masa perencanaan, para pengelola sudah menentukan siapa “masyarakat” yang dimaksud, siapa yang berpartisipasi, siapa yang akan mengambil keputusan, bagaimana keuntungan akan diperoleh, seberapa besar investasi uang yang diperlukan, dan dari mana dana akan diperoleh.
6. Promosi; hal yang tidak kalah pentingnya adalah upaya pengelola dalam mempromosikan ekowisata yang dikelola kepada masyarakat luas. Diselenggarakannya kegiatan-kegiatan yang terkait dengan budaya setempat sekaligus dapat menjadi suatu momentum untuk pemberitaan keunikan alam suatu wilayah ekowisata.